PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

       Di negara-negara berkembang yaitu negara-negara Asia dan Afrika, kebijakan pemerintah bukan saja diperlukan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat. Kebutuhan untuk mengembangkan perekonomian adalah sangat mendesak di negara-negara berkembang oleh karena (1) kemiskinan semakin meluas. (2) tingkat pengangguran masih tinggi (3) Tingkat pertambahan penduduk dan tenaga kerja cukup besar.  Sebagaian dari kegiatan pembangunan perlu perlu dijalankan dan dibiayai oleh pemerintah. Membangun jalan raya, irigasi dan berbagai infrastruktur ekonomi lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga merupakan tanggung jawab pemerintah.
       Akan tetapi pembangunan berbagai kegiatan untuk menghasilkan baran dan jasa merupakan tanggung jawab pihak swasta. Dalam usaha untuk menggalakkan kegiatan swasta untuk berkembang tugas pemerintah adalah mewujudkan keadaan-keadaan yang akan menimbulkan dorongan kepada pihak swasta untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.
Uraian berikut secara ringkas menerangkan bentuk kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengembangkan perekonomian.

A. Kebijakan Untuk mewujudkan kestabilan ekonomi
     Dalam menerangkan mengenai cara mengamati keadaan ekonomi dimasa kini dan masa depan dapat diambil kesimpulan  mengenai keadaan-keadaan ekonomi yang akan mewujudkan kestabilan ekonomi. Keadaan-keadaan itu adalah Mengalami pertumbuhan ekonomi yang melebihi dari pertambahan penduduk.

• Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak tidak memperburuk masalah pengangguran. 
• Tingkat inflasi sangat rendah. 
• Kedudukan neraca pembayaran kukuh dan kurs asing stabil. 
• Gerak konjungtur-yaitu gerak naik turunnya kegiatan ekonomi sangat kecil.
  

      Kebijakan utama yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkann kestabilan tersebut adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

1. Kebijakan Fiskal
      Yang diartikan kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengadakan perubahan dalam pemungutan pajak dan perbelanjaan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut adakalanya, untuk sementara waktu, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal defisit-yaitu melakukan pembelanjaan yang melebihi penerimmaan dari pajak dan sumber lain. Keadaan pengangguran yang semakin buruk memerlukan tindakan yang seperti itu. Sebaliknya pada masa inflasi, keseimbangan diantara penerimaan dan perbelanjaan pemerintah perlu diwujudkan. 
       Menghindari defisit dalam anggaran belanja sangat penting, menghindari defisit dalam anggaran belanja sangat penting sekali dilaksanakan untuk mewujudkan kestabilan ekonomi. Apabila perekonomian tidak menghadapi masalah pengangguran yang serius, anggaran belanja seimbang-yang berarti perbelanjaan pemerintah sama dengan pendapatannya (dari pajak dan dari sumber lain), perlu dilakukan. Dalam situasi seperti ini, menjalankan kebijakan fiskal defisit akan menyebabkan (1) utang negara meningkat (2) inflasi berlaku. Kebijakan anggaran belanja seimbang selalu digalakkan untuk menghindari wujudnya kedua msalah tersebut.

2. Kebijaka Moneter
      Langkah-lanngkah pemerintah untuk  mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga dinamakan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank sentral. Sasaran utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga agar tingkat inflasi renda dan suku bunga rendah. Kefua faktor tersebut sangan kondusif kepada upaya mengembangkan sektor usaha. Kestabilan harga-harga mendorong kepada terjadinya kepastian mengenai prospek  kegiatan ekonomi dimasa depan. Hal ini akan menggalakkan perkembangan kegiatan usaha. Seterusnya, suku bunga rendah mengurangi biaya meminjam modal. Keadaan ini juga sangat kondusif kepada perkembangan kegiatan usaha.
      Kebijakan moneter sering jjuga digunakan untuk menstabilkan kurs valuta asing dan mengurangi gejolak spekulasi dan pasaran mata uang asing dan pasaran saham. Bank Sentral, yaitu bank indonesia, akan melakukan jual beli mata uang asing pada ketika berlaku kemerosotan atau kenaikan nilai mata uang asing yang terlalu besar.

B. Kebijakan mempercepat pembangunan ekonomi
       Iindonesia, seperti negara-negara berkembang linnya, menghadapi tingkat pertambahan penduduk yang lebih cepat dari negara-negara maju. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara Belanda, tingkat pertambahan pendudukya tidak melebihi satu persen. sedangkan di negara-negara sedang berkembang pada umumnya tingkat pertambahan penduduk berkisar diantara 1,5 hingga 2,5 peren.pertumbuhan penduduk yang pesat ini menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang pesat pula. Untuk dapat menyerap tenaga kerja tersebut kebijakan stabilitas ekonomidan pertumbuhan ekonomi sekitar 2-4 persen saja tidak akan dapat menyediakan kesempatan kerja untuk penduduk yang bertambah, yang diperlukan adalah menyusun kebijakan mempercepat pembangunan yang tingkatnya melebihi 5 persen dari pendapatan nasional pada setiap tahun.
         Dengan demikian tanggung jawab negara berkembang dalam menjalankan kebijakan ekonomi jauh lebih besar dari negara maju. Di samping kebijakan untuk mewujudkan kestabilan, negara berkembang perlu pula menjalankan kebijakan yang mempercepat laju pembangunan. Unsur-unsur utama yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan dibawah ini.

1. Mengembangkan Insfraktruktur
        Keadaan infrastruktur yang diperlukan untuk menunjangpertumbuhan ekonomi masih jauh dari sempurna. Jaringan jalan raya harus diperluas. Jalan-jalan antar propinsi dan antarkota yang utama perlu diperlebar. Lebih banyak pembangkit listrik yang harus dikembangkan. Pelabuhan utama harus ditingkatkan fasilitasnya. Di daerah pertanian diperlukan lebih banyak  irigasi dan dibidang kesejahtraan sosial harus dibangun sekolah dan rumah sakit (hospital). Contoh-contoh ini jelas menunjukkan perbelanjaan yang sangat besar diperlukan untuk membangun infrastruktur.

2. Meningkatkan Investasi
       Investasi dalam hal ini bukanlah investasi dalam bentuk keuangan (seperti membeli saham) tetapi investasi yang bersifat fisik. Dalam perekonomian perlu dibedakan dua bentuk investasi fisik:  Investasi untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan investasi untuk menambah alat-alat produksi. Pengembangan infrastrukturkebanyakan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, sedangkan mengembangkan unit-unit produksi biasanya dilakukan oleh perusahaan swasta. Ini berarti usaha untuk meningkatkan investasi juga banyak bergantung kepada respon swasta, Di samping mengembangkan infrastruktur, pemerintah perlu menjalankan hal-hal berikut:

• Memfasilitasi lebih banyak investasi asing untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri. 
• Memberi berbagai insentif kepada perusahaan dan pemodal domestik untuk mengembangkan industri besar maupun industri kecil. 
• Melakukan usaha-usaha agar kegiatan-0kegiatan yang tradisional seperti pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga semakin berkembang. 
• Sebagai negara yang kaya dengan kebidayaan dan keindahan alamnya, usaha-usaha yang lebih mengembangkan sektor pariwisata harus dilakukan.
  

3. Meningkatkan Taraf Pendidikan Masyarakat
        Usaha-usaha untuk membangun suatu perekonomian melalui pengembangan infrastruktur, mengembangkan kegiatan produktif dan kegiatan menghasilkan jasa (seperti perbankan dan memperbaiki administrasi pemerintahan) memerlukan sumber daya manusia yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi. Dengan demikian seharusnya juga dilakukan pengembangan dalam bidan g pendidikan. Mutupengejaran perlu ditingkatkan (dan ini memerlukan tenaga mengajar yang lebih tinggi mutunya), fasilitas mengajar yang lebih bai perlu disediakan dan tarafpendidikan setiap warga penduduknya perlu ditingkatkan.

Tweet